Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.104/M-IND/PER/10/2012

Penunujukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.103/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Paduan Lapis Alumunium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.102/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.101/M-IND/PER/10/2012

Penunujukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.100/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.99/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Krital Rafinasi Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.98/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.97/M-IND/PER/10/2012

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No PMK No.137/PMK.03/2012

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No PMK No.136/PMK.03/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan.

Selengkapnya »
‹ First  < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >  Last ›