Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan


Tahun Peraturan     
Keputusan Presiden No 143/M Tahun 2010

Presiden Republik Indonesia; Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 129/M Tahun 2010

Presiden Republik Indonesia; Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Prindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 17/M-IND/PER/2/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.50/M-IND/PER/5/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dan Sekretariat Pada Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 148/M/SK/4/1985

Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 36/M-IND/PER/3/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan / Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas Impor Barang untuk Industri

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 06/BIM/PER/4/2011

Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj. D) Secara Wajib

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 170/KMK.1/2011

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Maret 2011 Sampai Dengan 3 April 2011.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 48/PMK.010/2011

Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari tua.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 47/PMK.07/2011

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 46/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama.

Selengkapnya »
‹ First  < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >  Last ›