Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang salah satunya mengatur substansi mengenai Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup

Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No 04/M-IND/PER/2/2017

Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 02/M-IND/PER/1/2017

Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 01/M-IND/PER/1/2017

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 03/M-IND/PER/1/2017

Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 12/M-IND/PER/1/2012

Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen di Indonesia.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 86/M-IND/PER/12/2016

Pertimbangan Teknis Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 85/M-IND/PER/12/2016

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ubin Keramik Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 84/M-IND/PER/12/2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/12/2016 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset Duduk Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 83/M-IND/PER/12/2016

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepatu Pengaman Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 82/M-IND/PER/12/2016

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baterai Primer Secara Wajib.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›