Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

News Ticker
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan Peraturan Presiden


Tahun Peraturan     
Peraturan Presiden No PERPRES No.84 Tahun 2012

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.94 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.93 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.92 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.91 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.90 Tahun 2012

Badan Intelejen Negara

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.82 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kyrgyztan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.80 Tahun 2012

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.71 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No PERPRES No.69 Tahun 2012

Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 >