Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan Peraturan Presiden


Tahun Peraturan     
Peraturan Presiden No Perpres No.99 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.97 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.96 Tahun 2014

Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.40 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.38 Tahun 2014

Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Cnference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konverensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.37 Tahun 2014

Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.31 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.30 Tahun 2014

Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Th1rd And Fourth Freedom Traffic Rights Between ASEAN Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara ASEAN) Dan Protocol 6 On Unlimited Fith Freedom Traffic Rights Between ASEAN Capital Cities (Protokol 6 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara ASEAN).

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.29 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›