Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan


Peraturan Menteri Perindustrian No 54/M-IND/PER/6/2015

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 04/ILMATE/PER/06/205

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tekonologi Tinggi Nomor 19/IUBTT/PER/06/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib Pada Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung LPG

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 02/ILMATE/PER/05/2015

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.41 Tahun 2015

Pembangunan Sumber Daya Industri

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 30/IA/PER/6/2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 600/KMK.01/2015

Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 518/KMK.02/2015

Honorarium Bagi Pejabat Atau Pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Ditugaskan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan No 434/KM.1/2015

Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015 Tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No Keppres No.16 Tahun 2015

Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.61 Tahun 2015

Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Selengkapnya »
‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›