Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan


Peraturan Menteri Perindustrian No 20/M-IND/PER/2/2015

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 19/M-IND/PER/2/2015

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 18/M-IND/PER/2/2015

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 17/M-IND/PER/2/2015

Penyelenggaraan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 15/M-IND/PER/1/2015

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 4/IUBTT/PER/1/2015

Tata Cara Penandasahan RencanaImpor Barang Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Tertentu Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Untuk Tahun Anggaran 2015.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 11/IA/PER/1/2015

Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Tertentu Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro Untuk Tahun Anggaran 2015.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 21/BIM/PER/12/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kalsium Karbida Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 20/BIM/PER/12/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sodium Tripoliposfat Mutu Teknis Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 19/BIM/PER/12/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Alumunium Sulfat Secara Wajib.

Selengkapnya »
‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›