Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Daftar Peraturan


Peraturan Menteri Perindustrian No 37/M-IND/PER/5/2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 36/M-IND/PER/5/2014

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (BjP)Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 25 Tahun 2014

Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 23 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.40 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.38 Tahun 2014

Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Cnference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konverensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.37 Tahun 2014

Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.31 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.30 Tahun 2014

Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Th1rd And Fourth Freedom Traffic Rights Between ASEAN Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara ASEAN) Dan Protocol 6 On Unlimited Fith Freedom Traffic Rights Between ASEAN Capital Cities (Protokol 6 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara ASEAN).

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.29 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selengkapnya »
‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›