Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 527?M-IND/11/2015

    Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana Tentang Pendirian Program Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat Di Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 22/M-IND/PER/3/2016

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2014 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Sepeda Motor.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 17/M-IND/PER/3/2016

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 19/M-IND/PER/3/2016

    Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan/Atau Pelayanan Purna Jual

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 20/M-IND/PER/3/2016

    Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Induastri Menengah.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 18/M-IND/PER/3/2016

    Penghargaan Industri Hijau

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 15/M-IND/PER/3/2016

    Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 12/M-IND/PER/2/2016

    Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 13/M-IND/PER/2/2016

    Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 14/M-IND/PER/2/2016

    Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

    Selengkapnya »
  • Instruksi Presiden No Inpres No.1 Tahun 2016

    Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Selengkapnya »
    Keputusan Presiden No Keppres No.10 Tahun 2016

    Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

    Selengkapnya »
    Keputusan Presiden No Keppres No.40/P Tahun 2016

    Penetapan Kembali Keanggotaan Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemerintah.

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.6 Tahun 2016

    Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kalayang

    Selengkapnya »
    Peraturan Presiden No Perpres No.3 Tahun 2016

    Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Selengkapnya »
    Peraturan Presiden No Perpres No.8 Tahun 2016

    Komite Ekonomi Dan Industri Nasional

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 07/IKTA/PER/3/2016

    Petunjuk Teknis Pelaksanaqan Pemberlakuqan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 08/IKTA/PER/3/2016

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 09/IKTA/PER?3/2016

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 10/IKTA/PER/3/2016

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (Rubber Seal) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.

    Selengkapnya »