Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/PER/1/2015

    Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 17/M-IND/PER/2/2015

    Penyelenggaraan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 18/M-IND/PER/2/2015

    Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 19/M-IND/PER/2/2015

    Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 20/M-IND/PER/2/2015

    Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 15/M-IND/PER/1/2015

    Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 08/M-IND/PER/1/2015

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 09/M-IND/PER/1/2015

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 10/M-IND/PER/1/2015

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 11/M-IND/PER/1/2015

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

    Selengkapnya »
  • Peraturan/SE Eselon I No 17/BIM/PER/11/2014

    Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 01/BIM/PER/1/2015

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Kawat Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 02/BIM/PER/1/2015

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat Gulungan Canai Panas Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 17-1/BIM/PER/12/2014

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan Untuk Keperluan Umum Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/PER/1/2015

    Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Keputusan Menteri Perindustrian No 28/M-IND/Kep/1/2015

    Komite Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Hak Asasi Manusia Di Bidang Industri.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 17/M-IND/PER/2/2015

    Penyelenggaraan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 18/M-IND/PER/2/2015

    Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 19/M-IND/PER/2/2015

    Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 20/M-IND/PER/2/2015

    Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »