JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang salah satunya mengatur substansi mengenai Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
Pencarian Peraturan
Keterangan
  • Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.

    Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol pada field kriteria bebas

    atau

    mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum pada field kriteria bebas.

    Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.

Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 34/M-IND/PER/9/2017

    Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 36/M-IND/PER/9/2017

    Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri Elektronika Yang Diberlakukan Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 35/M-IND/PER/9/2017

    Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O, Dan L Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 31/M-IND/PER/8/2017

    Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 32/M-IND/PER/8/2017

    Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 30/M-IND/PER/7/2017

    Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 29/M-IND/PER/7/2017

    Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 26/M-IND/PER/7/2017

    Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk Dan Standardisasi Industri Pekanbaru

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 27/M-IND/PER/7/2017

    Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan / Atau Peralatan.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 28/M-IND/PER/7/2017

    Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib.

    Selengkapnya »
  • Undang-Undang No UU No.8 Tahun 2017

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.9 Tahun 2017

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.10 Tahun 2017

    Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.6 Tahun 2017

    Arsitek

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.1 Tahun 2017

    Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.2 Tahun 2017

    Jasa Konstruksi

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.3 Tahun 2017

    Sistem Perbukuan

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.4 Tahun 2017

    Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.5 Tahun 2017

    Pemajuan Kebudayaan

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No. 46 Tahun 2017

    Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

    Selengkapnya »