Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Berita

Website Regulasi Release
Jumat, 17 Februari 2012

Final Release website Regulasi yang dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian yang berisi koleksi data peraturan yang terkait dengan sektor industri.

 

Selengkapnya »
Berita Lainnya
Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 137/M-IND/PER/12/2012

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Makassar.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 4/M-IND/PER/2/2013

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Insdustri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 06/M-IND/PER/2/2013

    Penunjukan Lembaga Penilaian Penyesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawan Standar Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung LPG Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 86/M-IND/PER/10/2014

    Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/10/2014

    Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 88/M-IND/PER/10/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 89/M-IND/PER/10/2014

    Pedoman Penanganan Pemanfaatan Tenaga Asing Dalam Kerangka Kerja sama Teknik Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 80/M-IND/PER/9/2014

    Industri Kendaraan Bermotor

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.17/M-IND/PER/3/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 70/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian Komponen Konventer Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 81/M-IND/PER/10/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

    Selengkapnya »
  • Undang-Undang No UU No.25 Tahun 2014

    Hukum Disiplin Militer

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.28 Tahun 2014

    Hak Cipta

    Selengkapnya »
    Peraturan/SE Eselon I No 38/IA/PER/10/2014

    Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri Dan Perubahan Izin Usaha Industri Rokok.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 137/M-IND/PER/12/2012

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Makassar.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 4/M-IND/PER/2/2013

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Insdustri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 06/M-IND/PER/2/2013

    Penunjukan Lembaga Penilaian Penyesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawan Standar Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung LPG Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Presiden No Perpres No.149 Tahun 2014

    Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air.

    Selengkapnya »
    Keputusan Presiden No Keppres No.43 Tahun 2014

    Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.27 Tahun 2014

    Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.31 Tahun 2014

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

    Selengkapnya »