Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

News Ticker
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Berita

Website Regulasi Release
Jumat, 17 Februari 2012

Final Release website Regulasi yang dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian yang berisi koleksi data peraturan yang terkait dengan sektor industri.

 

Selengkapnya »
Berita Lainnya
Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 15/M-IND/PER/3/2014

    Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 76/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Jayawijaya.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 77/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Mimika.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 78/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Lombok Tengah.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 79/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Timor Tengah Utara

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 80/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Buton Utara.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 81/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Tolitoli.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 82/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Mamuju Utara.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 83/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Kotamobagu.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 84/M-IND/PER/12/2013

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bolaang Mongondow

    Selengkapnya »
  • Peraturan/SE Eselon I No 03/BIM/PER/1/2014

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Instruksi Presiden No Inpres No.2 Tahun 2014

    Aksi Pemcegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

    Selengkapnya »
    Peraturan Presiden No Perpres No.20 Tahun 2014

    Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On The Payment Of Dutch Social Insurance Benefits in Indonesia)

    Selengkapnya »
    Peraturan Presiden No Perpres No.19 Tahun 2014

    Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Swekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan.

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.9 Tahun 2014

    Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. (Trety Between The Republic of Indonesia And Republic Of India On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

    Selengkapnya »
    Undang-Undang No UU No.8 Tahun 2014

    Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. (Treaty Betwwen The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Asisstance In Criminal Matters.

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No. 18 Tahun 2014

    Lembaga Sensor Film

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Keuangan No 41/PMK.04/2014

    Tata Cara Pengisian Nilai Transsaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost, Insurance, And Freight (CIP) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.04/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.04/2014

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK.04/2014

    Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-BarangLain Yang dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasasi Negara.

    Selengkapnya »