Biro Hukum & Organisasi

Kementerian Perindustrian

Berita Singkat
  • Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Berita

Website Regulasi Release
Jumat, 17 Februari 2012

Final Release website Regulasi yang dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian yang berisi koleksi data peraturan yang terkait dengan sektor industri.

 

Selengkapnya »
Berita Lainnya
Peraturan Menteri Perindustrian
Daftar Lengkap Peraturan
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 122/M-IND/PER/12/2014

    Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 137/M-IND/PER/12/2012

    Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Makassar.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 4/M-IND/PER/2/2013

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Insdustri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 06/M-IND/PER/2/2013

    Penunjukan Lembaga Penilaian Penyesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawan Standar Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung LPG Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 86/M-IND/PER/10/2014

    Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/10/2014

    Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 88/M-IND/PER/10/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 89/M-IND/PER/10/2014

    Pedoman Penanganan Pemanfaatan Tenaga Asing Dalam Kerangka Kerja sama Teknik Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No 80/M-IND/PER/9/2014

    Industri Kendaraan Bermotor

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri Perindustrian No Permenperin No.17/M-IND/PER/3/2014

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 70/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian Komponen Konventer Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.

    Selengkapnya »
  • Peraturan Menteri Perindustrian No 122/M-IND/PER/12/2014

    Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    Selengkapnya »
    Peraturan Menteri No Permendagri No. 83 Tahun 2014

    Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.93 Tahun 2014

    Penambahan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development (IFAD).

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.94 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.95 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia pada Islamic Corporation for The Developmen of The Private Sector (ICD)

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.96 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia padaASEAN Insfrastructure Fund (AIF)

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.97 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited (IRCO).

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.98 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.99 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial.

    Selengkapnya »
    Peraturan Pemerintah No PP No.100 Tahun 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia.

    Selengkapnya »